susunan perangkat daerah. 3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. susunan perangkat daerah

Staf Ahli; 8. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 82 tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat,. Perangkat daerah kabupaten atau kota. Mengingat : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2019. PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019. U. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas; b. Tutup. BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Tutup. Sekretariat Daerah Kota Depok. Bidang. kriteria perangkat daerah menjadi tipe A, B dan C sesuai dengan peraturan pemerintah. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E), masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. 14 Tahun 2007; UU No. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Kriteria Perangkat Daerah; 4. Secara umum, Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nornor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah memuat materi pokok terkait penggabungan beberapa Dinas dalam satu Dinas dan perubahan nomenklatur Badan. organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien; c. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. ketentuan peralihan 10. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2019. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG, Menimbang : a. BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; b. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sejalan dengan prinsip penataan perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien; b. bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia perangkat daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan. Dalam Peraturan Daerah perubahan kedua ini, bahwa dengan terbentuknya Perangkat Daerah baru yakni Badan Riset dan Inovasi Daerah, sehingga nomenklatur Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berubah. Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 5. UU No 12 Tahun 1950; 3. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. E. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a menyelenggarakan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perlu menetapkan perangkat daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang. Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten. Perangkat Daerah dengan Tipe C mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang kecil. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; b. . Status Akhir : Berlaku. 10. 9 hlm. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten DalamPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara; Mengingat : 1. bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung. ABSTRAK: a. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20); 9. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAGELANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan. ABSTRAK: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2020. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalangdan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30), diubah sebagai berikut: 1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 6 Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari: a. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ABSTRAK: bahwa dalam rangka mendukung kinerja Pemerintahan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 3 Angka 2 dan Pasal 20 Peraturan. Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten SeruyanPeraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang llir merupakan pelaksanaan perintah Pasal 3 Ayat 1Peraturan Pemerintah Nomor18Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa "Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerahditetapkan denganPerda. SEKRETARIAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIAMIS, Menimbang : a. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, penetapan. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2012. Sumber : LD 2016, NO 21, TLD NO. Subjek : Perangkat Daerah Pembentukan Dan Susunan. pdf: 208288 KB:. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Derah Kabupaten Sumedang. 2020. 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi. Perangkat Daerah dengan Tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi/kewenangan/fungsi penunjang dengan beban kerja yang kecil. U. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2021. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BEKASI, Menimbang : a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 64. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata KerjaKetentuan Umum, Perangkat Daerah, Kedudukan Dan Tugas Pokok, Susunan Organisasi, Staf Ahli Dan Tenaga Ahli, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Wali Kota harus memperhatikan asas pembentukan perangkat daerah, meliputi: intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; efisiensi; efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas. ABSTRAK: bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat; bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan yang didasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran. Jabatan Perangkat Daerah; 6. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D). Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu tentang ketentuan umum dan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2021. INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembentukan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021. Belum Tersedia. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemebentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. ABSTRAK: a. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 3. Detail. ABSTRAK: a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 10 hlm. Bab 4: Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 40 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja. - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Direktur Fasilitasi. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan. Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, belum memuat secara komprehensif sehingga perlu dilakukan perubahan; c. Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat 1. No. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun. 10 hlm. Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 174); MEMUTUSKAN :Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah . TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. E. id, Bulungan - Mendorong perbaikan dan fungsi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan. Untuk menjalankan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah: 7. 2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan. Bab 2: Pembentukan. "dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah; b. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022. TENTANG DATABASE PERATURAN. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. ABSTRAK: a. Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66), antara lain ketentuan Pasal 2 huruf. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2023. Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Dae rah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, dan huruf c, perlu men etapkan. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas. Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 9) diubah sebagai berikut : 1. Struktur Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan. Ketentuan huruf d, angka 3, angka 9, angka 12, angka 14, angka 17, angka 18, angka 22, dan huruf e, angka 1 dan angka 2 Pasal 4PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA METRO. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA. Halaman ini telah diakses 3319 kali. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota. mohammad zyn kabupaten sampang. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini. Materi pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman diubah; CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2020. bahwa kedudukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Nomor 96 tahun 2020; b. Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 14, angka 16, dan angka 19 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 Susunan Perangkat Daerah sebagaimana. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah yaitu : Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; Inspektorat merupakan lnspektorat Tipe A; Sekretariat DPRD rnerupakan Sekretariat DPRD Tipe B; Dinas Daerah, terdiri dari Dinas. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra. Catatan Status : Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. TENTANG DATABASE PERATURAN. Peraturan Perundang-undangan. Susunan Perangkat Daerah, dalam ketentuan Pasal 4 huruf c mengatur Inspektorat Provinsi Jawa Timur merupakan Perangkat Daerah tipe A yang terdiri dari 1 Sekretariat dan 4 Inspektorat Pembantu, sehingga baru dilakukan perubahan terhadap susunan organisasi Inspektorat dimaksud, guna menambahkan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan. TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA AMBON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON, Menimbang : a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang. . ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanahkan Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, maka perlu mengatur. Mencabut: a. kepegawaian 9. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie. Bidang. 5, LD 2021/No. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 6. Mencabut: a. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 69 Tahun 1958; UU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Berisi Tentang: 1. PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS. Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 6 halaman ; 2 halaman penjelasanPerangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Mengingat 1. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas: a. Halaman ini telah diakses 1649 kali. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana,. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. bahwa dengan adanya dinamika peraturan perundang- undangan mengenai perangkat daerah serta mewujudkan kelembagaan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021. Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016. Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, perlu menyusun organisasi perangkat daerah; b. Ketentuan Umum, Kedudukan Dan Tugas, Susunan Organisasi, Jabatan Perangkat Daerah, Satker, Dan Ketentuan Penutup. bahwa pembentukan dan penetapan susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagai implementasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik demi terwujudnya tujuan negara berlandaskan Pancasila dan Undang. Perangkat Daerah baik tipe A, tipe B, dan tipe C. Belum Tersedia. b a hw a be rd a s a rk an pe rtim b a n g an seb a g ai m a n a d im a ks u d d al a m h u ruf a d an h u ruf b , p e rlu m e n e ta pk an. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan. com - Perangkat daerah disusun berdasarkan adanya urusan pemerintahan yang harus ditangani. Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta; 1. Tipe Dokumen. Sekretariat Daerah. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 5 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KOTA METRO. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. Jumlah halaman : 12 HLM; Penjelasan : 5 halaman. Peraturan Daerah tersebut berisi tentang perubahan pada pasal 3 dan pasal 14. NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWOREJO, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya menampung perkembangan pembangunan secara spesifik di Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan. perangkat Daerah; c. ABSTRAK: Pertimbangan Perda ini adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga, masing-masing daerah memiliki kebutuhan organisasi perangkat daerah yang berbeda-beda. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. UMUM Penataan perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematik, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atas. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah ( Berita Daerah Kabupatenbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una; Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun. Perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas sekretaris daerah, secretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah; b. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 11.